Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Kotawaringin Timur, Selasa (9/6).
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor melalui Staf Ahli Bupati, Muslih, menyampaikan apresiasi kepada DPPPAPPKB Kabupaten Kotawaringin Timur beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi perspektif gender ke dalam berbagai proses pembangunan daerah.
Dalam sambutannya disampaikan bahwa isu gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga menyangkut peran, tanggung jawab, fungsi sosial, serta akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan dan manfaat pembangunan secara setara.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kotawaringin Timur telah memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta pembentukan Kelompok Kerja PUG Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2023–2026.
Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyusunan kebijakan dan program yang mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, aspirasi, dan permasalahan perempuan maupun laki-laki pada seluruh tahapan pembangunan.
Implementasi PUG juga perlu diwujudkan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Namun demikian, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPPPAPPKB Kabupaten Kotawaringin Timur, dr. Achmad Yusi, menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Pelaksanaan PUG di daerah juga didukung oleh berbagai regulasi nasional, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan PUG terus dilakukan secara berkala untuk mengukur perkembangan pada berbagai indikator, seperti peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, kualitas keluarga, serta ketersediaan data gender dan data anak sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Berdasarkan hasil evaluasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 untuk penilaian tahun 2024 dan 2025, Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh hasil evaluasi mandiri dengan kategori baik. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.
Dalam kegiatan pelatihan ini, peserta juga mendapatkan materi terkait penggunaan metode Gender Analysis Pathway (GAP) yang berfungsi sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan.
Melalui pelatihan, advokasi, dan pendampingan yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami dan mengimplementasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki di Kabupaten Kotawaringin Timur.